JENEPONTO – Perhelatan politik pemilihan Umum dan pemilihan yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang, mendorong Bawaslu untuk menyatukan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Demi menjaga netralitas yang ada di Kabupaten Jeneponto dalam pesta demokrasi lima tahun tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto mengadakan sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum dan pemilihan 2024, berlangsung di Aula As Syifa Dinkes Jeneponto, Rabu (28/9/ 2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, unsur Forkopimda, Sekda Muh Arifin Nur, Anggota Bawaslu Hamka Lau, KPU Jeneponto, pimpinan OPD, para camat, para Kapolsek, Danramil, mewakili Kepala Rutan Kelas IIB Muhammad Anis, dan dibuka langsung oleh Bupati Iksan Iskandar.

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaran sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri dalam pemilihan umum yang digagas oleh Bawaslu Jeneponto.

“Terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Jeneponto ini. Oleh karena itu, perlu kita menyamakan persepsi tentang netralitas ASN dan pemilu, Pemilukada, dan Pemilihan Presiden yang akan digelar pada tahun 2024 nanti,” kata Iksan.

Bupati Iksan, menyebut jumlah ASN di Jeneponto ini mencapai 6.000 orang. Oleh karena itu, pemateri nanti perlu menjelaskan secara detail netralitas ASN dalam pemilu sehingga tidak salah persepsi dalam melakukan pelanggaran ketika tahapan pemilu mulai dilaksanakan, kata Iksan.

Sementara Ketua Bawaslu Jeneponto Saiful, SH, MH dalam sambutannya mengatakan, untuk menegakan netralitas ASN, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan undang-undang.

Namun kata Saiful, tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas di kalangan ASN, TNI dan Polri masih ditemui.

Dikatakan Saiful, ketidaknetralan ASN dapat mengakibatkan keberpihakan dan ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat.