RAKYAT. NEWS, JENEPONTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) kembali melakukan kegiatan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PNPM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang.

Kegiatan MoU perpanjangan tersebut berlangsung di Aula Lantai II Kejari Jeneponto, Jalan Sultan Hasanuddin No. 27, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Selasa (14/5/2024).

Penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tersebut di lakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Susanto Gani dengan Kepala PNPM UPK Kecamatan Batang Safaruddin dan didampingi oleh Kasi Datun Kejari Jeneponto Abdillah Zikri Natsir serta pengurus PNPM UPK Kecamatan Batang.

Perpanjangan PKS antara Kejaksaan Negeri Jeneponto dengan PNPM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang terkait pendampingan hukum penyaluran dana bantuan kelompok usaha.

Kajari Jeneponto Susanto Gani dan jajaran berfoto bersama dengan PNPM UPK Kecamatan Batang

Dalam kesempatan tersebut Kajari Jeneponto Susanto Gani berharap agar kedepannya dapat lebih dioptimalkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Saya berharap dengan perjanjian kerjasama ini lebih dioptimalkan lagi dan dengan kehadiran teman-teman Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat lebih dirasakan oleh masyarakat
program PNPM UPK Kecamatan Batang,” harap Kajari Susanto.

Oleh karena itu, lanjut Susanto diharapkan dengan perjanjian kerjasama, penyaluran dana bantuan kelompok usaha dapat lebih maksimal dalam hal pengembalian dananya kepada PNPM dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Negeri Jeneponto, imbuhnya.

Sementara Kasi Datun Kejari Jeneponto Abdillah Zikri Natsir menambahkan bahwa dana usaha diberikan kepada masyarakat melalui kelompok usaha yang telah diverifikasi dan masuk dalam daftar kelompok usaha tersebut.

“Mereka diberikan sebesar Rp5 juta per orang yang memiliki usaha dengan masa pengembalian selama 10 bulan,” sebut Abi panggilan akrabnya. (*)